Oleh: Yais Yaddi
Setiap tanggal 17 Agustus, bangsa ini merayakan satu hal yang seharusnya menjadi milik bersama: kemerdekaan. Namun jika kita mau jujur melihat ke lapangan, ada ironi yang terus berulang setiap tahun dan seolah dianggap wajar. Di satu sisi, ribuan pelajar berdiri berjam-jam di bawah terik matahari, berbaris rapi dengan seragam basah oleh keringat. Di sisi lain, para pejabat duduk nyaman di bawah tenda teduh, dikelilingi kudapan, buah segar, dan air mineral botolan yang disuguhkan dengan penuh hormat. Pertanyaannya sederhana namun menohok: kemerdekaan ini sebenarnya dirayakan untuk siapa?
Gambaran ini bukan sekadar sindiran di media sosial. Ini adalah potret nyata yang setiap tahun terjadi di hampir seluruh penjuru negeri, dari kota besar hingga kabupaten kecil di Sulawesi Tenggara. Upacara yang semestinya menjadi simbol kesetaraan dan penghormatan bersama terhadap sejarah perjuangan bangsa, justru berubah menjadi panggung yang memperlihatkan jarak sosial secara vulgar. Ada yang berdiri kepanasan, ada yang duduk berteduh. Ada yang harus menahan lapar dan haus demi kekhidmatan acara, ada yang disuguhi meja penuh camilan.
Redaksi Kabarkendarii.com mencoba menelusuri persoalan ini lebih dalam dengan berbincang bersama sejumlah pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga SMA yang rutin mengikuti upacara peringatan kemerdekaan, baik di tingkat sekolah maupun kecamatan dan kabupaten. Salah satu suara yang paling menohok datang dari seorang siswa SMA yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan. Kepada Kabarkendarii.com ia berkata jujur, “Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan, tapi ketika kita berbicara tentang hari jadi sebuah negara, untuk peserta ada yang panas dan tidak, itu sedikit membuat kami bertanya, apakah yang berduit saja yang harus dilindungi.”
Kalimat itu sederhana, namun menyimpan kegelisahan yang barangkali dirasakan oleh ribuan pelajar lain di berbagai daerah setiap kali mengikuti upacara kemerdekaan. Bukan soal menolak berdiri di lapangan atau menolak berpanas-panasan, melainkan soal rasa keadilan yang dipertanyakan ketika perbedaan perlakuan itu begitu kentara di depan mata mereka sendiri, tepat pada hari yang seharusnya merayakan kesetaraan seluruh anak bangsa.
Kegelisahan serupa juga disampaikan seorang siswa SMP yang ditemui Kabarkendarii.com. Dengan logikanya yang polos namun tajam, ia berkomentar, “Kita kepanasan, mereka dikasikan tenda, baru kayaknya uang rakyat ji dipake.” Kalimat ini seolah menjadi refleksi spontan seorang remaja yang mulai menyadari adanya jarak antara siapa yang membayar dan siapa yang menikmati fasilitas dari uang tersebut.
Tak kalah mengena, seorang siswa SD yang ditemui usai mengikuti upacara turut menitipkan harapannya dengan bahasa yang sederhana, “Maunya negara da sewakan juga kita tenda.” Permintaan sesederhana itu — sekadar tenda untuk berteduh — sesungguhnya menjadi kritik telak terhadap penyelenggara upacara di berbagai daerah. Jika seorang anak SD saja mampu melihat ketimpangan ini dan menyuarakan solusinya, maka sudah semestinya para pemangku kebijakan mampu berbuat lebih dari sekadar menyediakan tenda bagi tamu VIP.
Dari sisi pendidik, keluhan serupa diperkirakan juga dirasakan oleh para guru pembina upacara, mengingat mereka adalah pihak yang paling dekat menyaksikan kondisi siswa di lapangan setiap tahunnya, mulai dari yang kelelahan, pusing, hingga ada yang harus dipapah keluar barisan karena tidak kuat menahan panas. Sayangnya, guru pembina biasanya tidak memiliki kewenangan mengubah tata letak maupun protokol acara, karena upacara tingkat kecamatan atau kabupaten umumnya diatur langsung oleh panitia dari unsur pemerintahan setempat.
Yang menarik, penelusuran kami juga sampai kepada sisi lain dari cerita ini: bagaimana perlakuan istimewa terhadap tamu VIP itu sesungguhnya dirancang secara teknis oleh aparatur di lapangan. Seorang pegawai protokoler di salah satu instansi pemerintah, yang juga meminta namanya dirahasiakan, menjelaskan kepada Kabarkendarii.com, “Secara teknis saya tidak bisa berbuat apa-apa, yang jelas kami diperintah untuk melayani para tamu VIP dengan baik, mulai menyiapkan makanan, minuman, hingga menyiapkan kipas angin khusus agar mereka tidak kepanasan.”
Pengakuan ini penting untuk digarisbawahi. Ini bukan sekadar keluhan orang luar yang menonton dari kejauhan, melainkan pengakuan dari orang dalam yang setiap tahun terlibat langsung menyiapkan segala kenyamanan untuk para tamu penting. Kata “diperintah” dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa perlakuan istimewa ini bukan kebetulan atau inisiatif spontan, melainkan bagian dari sistem dan instruksi yang sudah berjalan turun-temurun di banyak instansi.
Ironisnya, sementara kipas angin khusus disiapkan agar tamu VIP tidak kepanasan, tidak ada instruksi setara yang disiapkan untuk memastikan ribuan siswa yang berbaris di lapangan mendapat perlindungan serupa dari terik matahari. Protokoler bekerja sesuai perintah atasan, dan atasan menyusun anggaran serta fasilitas berdasarkan hierarki tamu, bukan berdasarkan siapa yang paling membutuhkan kenyamanan itu di hari yang sama.
Dari sudut pandang pengamat dunia pendidikan, fenomena semacam ini bisa dibaca sebagai bentuk ketimpangan simbolik yang justru bertentangan dengan semangat kemerdekaan itu sendiri. Upacara yang seharusnya menjadi ruang pembelajaran nilai kebangsaan yang egaliter, perlahan bergeser menjadi ajang yang memperlihatkan hierarki sosial secara terbuka di depan generasi muda — sesuatu yang semestinya menjadi bahan evaluasi serius bagi dunia pendidikan dan pemerintahan sekaligus.
Pola ini, jika dibiarkan terus berulang tanpa evaluasi, secara tidak langsung mengajarkan generasi muda bahwa kenyamanan dan penghormatan hanya layak diberikan kepada mereka yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Nilai kesetaraan yang seharusnya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan kewarganegaraan justru terbantahkan oleh praktik nyata yang mereka saksikan dan alami sendiri setiap 17 Agustus.
Kritik ini tentu bukan dimaksudkan untuk merendahkan pentingnya penghormatan kepada tamu undangan atau pejabat yang hadir. Namun, penghormatan semestinya tidak menegasikan rasa keadilan terhadap para pelajar yang justru menjadi tulang punggung kekhidmatan upacara itu sendiri. Tanpa barisan siswa yang berdiri tegap di tengah terik matahari, upacara kemerdekaan tidak akan memiliki makna simbolik yang begitu kuat.
Kabarkendarii.com memandang bahwa sudah saatnya pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan panitia penyelenggara upacara di berbagai tingkatan mengevaluasi kembali tata cara pelaksanaan peringatan kemerdekaan. Sederhana saja usulannya: sediakan tempat berteduh dan air minum yang layak bagi para siswa, atur waktu upacara agar tidak jatuh pada jam paling terik, dan hadirkan kesetaraan perlakuan antara peserta dan tamu undangan, setidaknya dalam hal kebutuhan dasar seperti hidrasi dan perlindungan dari cuaca.
Kemerdekaan sejatinya adalah tentang penghapusan sekat-sekat yang memisahkan manusia berdasarkan status maupun jabatan. Jika di hari peringatannya sendiri kita masih mempertontonkan sekat itu secara nyata, di depan mata anak-anak yang justru sedang belajar makna kebangsaan, maka kita perlu bertanya kembali apa sebenarnya yang sedang kita rayakan setiap 17 Agustus. Sudah waktunya upacara kemerdekaan kembali kepada esensinya: momen bersama, untuk semua warga negara, tanpa memandang siapa yang duduk di kursi empuk berkipas angin dan siapa yang berdiri di bawah terik matahari — karena kemerdekaan yang sesungguhnya bukan hanya soal siapa yang berkuasa hari ini, melainkan tentang keadilan yang dirasakan oleh setiap anak bangsa.
***
Comment